Selasa, 20 November 2012

Perlindungan HAM di Indonesia


Pendahuluan
            Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.  Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia vide Tap MPR No. XVII/MPR/1998.
            Konsep hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi, pada awalnya tumbuh pada tataran nasional di Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Perancis pada abad ke-17 dan 18.  Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris, Virginia Declaration of Rights dan Declaration of Independence pada tahun 1776 di AS, Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen pada tahun 1789 di Perancis, dan Bill of Rights pada tahun 1791 di AS.  Instrumen-instrumen nasional ini menetapkan pokok-pokok yang sekarang dikenal sebagai human rights (hak asasi manusia).
            Pada abad ke-19 dan dasawarsa awal abad ke-20, konsep hak asasi manusia (HAM) mulai berkembang di tataran internasional.  Konsep ini sudah mulai dianut oleh komunitas bangsa-bangsa dalam melakukan hubungan di antara mereka.  Upaya komunitas internasional untuk memantapkan pengakuan dan penghormatan HAM mencapai kulminasinya pada tanggal 10 Desember 1948 dengan diterima dan diproklamasikannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR).  Deklarasi ini menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yang harus diakui dan dihormati serta kewajiban setiap orang untuk dipenuhi.
            Walaupun terlambat, lima puluh tahun setelah PBB memproklamasikan UDHR, lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan tonggak sejarah yang strategis dalam bidang HAM di Indonesia.  Tenggang waktu setengah abad yang dirasa cukup lama menunjukkan bahwa betapa rumitnya bangsa ini dalam mengadopsi dan menyesuaikan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai mengenai HAM yang sudah dianut.
            Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM sehubungan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.  Hal ini di satu sisi menunjukkan betapa besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap penegakan HAM, namun di sisi lain menunjukkan pula betapa prihatinnya bangsa Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di negeri ini.
Adapun usaha-usaha komnas Ham, adalah :
1.)    Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai Ham
2.)    Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM
3.)    Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran
4.)    Mengadakan kerjasama regional dan internasional untuk memajukan dan melindungi HAM
Berbagai dasar hukum dalam menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia :
1.)    UUD 1945 pasal 27 – 34
2.)    Ketetapan MPR RI NO. XVII/MPR/1998 tentang HAM
3.)    Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang KOMNAS Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
4.)    Instruksi Presiden No. 25 Tahun 1998 tentang istilah pribumu dan non pribumi
5.)    UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak manusiawi atau merendahkan
6.)    UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
7.)    UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
8.)    UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
9.)    Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang KOMNAS Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
10.)  Konvensi ILO NO. 87 tahun 1948
11.)  Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957
12.)  Konvensi ILO No. III Tahun 1958
13.)  Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973
14.)  Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999
15.)  Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948                                                                                                                                 
Makna dan Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia
            Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia terlahir dari suatu bangsa yang terjajah selama 350 tahun yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan.  Oleh karenanya, bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sangat menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia sebagai implementasi penghormatan terhadap HAM.  Dalam batang tubuh UUD 1945 juga dimuat beberapa pasal sebagai implementasi HAM.  Kemudian, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950 memuat secara rinci ketentuan-ketentuan tentang HAM.
            Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Tap MPRS No. XIV/1966 membentuk panitia ad hoc untuk menyiapkan rancangan piagam HAM dan hak-hak serta kewajiban warga negara.  Pada Sidang Umum MPRS tahun 1968, rancangan itu tidak dibahas dengan maksud agar rancangan tersebut dibahas oleh MPR hasil Pemilu.  Dalam beberapa kali sidang MPR pada era Orde Baru, tidak pernah diadakan pembahasan mengenai rancangan tersebut.  Akhirnya, atas desakan dan tuntutan berbagai lapisan masyarakat, pada Sidang Istimewa MPR bulan November 1998 dihasilkan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang kemudian diikuti dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan mengenai HAM.  Hal ini dipandang sebagai kemajuan dalam upaya penegakan HAM di Indonesia di tengah keprihatinan atas terjadinya berbagai macam pelanggaran HAM di negeri tercinta ini.

Tipologi dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
            Pendekatan pembangunan yang mengutamakan security approach (pendekatan keamanan) dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM oleh pemerintah.  Selama lebih kurang tiga puluh dua tahun Orde Baru berkuasa, security approach ditempuh oleh pemerintah sebagai kunci untuk menjaga stabilitas dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan demi terwujudnya pertumbulan ekonomi nasional.  Pola pendekatan semacam ini sangat berpeluang menimbulkan pelanggaran HAM oleh pemerintah karena stabilitas ditegakkan dengan cara-cara represif oleh pemegang kekuasaan.
            Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan pada masa Orde Baru, dengan pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat notabene pada figur seorang presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat atas negara sebagai akibat dari penguasaan para pemimpin negara terhadap rakyat.  Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini juga mengakibatkan timbulnya peluang pelanggaran HAM oleh negara dan pematian kreativitas warga negara serta pengekangan hak politik warga negara selaku pemilik kedaulatan.  Adanya sentralisasi kekuasaan ini dilakukan pula dengan tujuan untuk melanggengkan kedaulatan sang pemegang kekuasaan itu.
            Kualitas pelayanan publik yang masih rendah, sebagai akibat belum terwujudnya good governance yang ditandai dengan transparansi di berbagai bidang, akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan, dan demokratisasi, serta belum berubahnya paradigma aparat pemerintah yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat, bukan sebagai pelayan masyarakat, menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung turut menimbulkan pelanggaran HAM.
            Konflik horizontal dan konflik vertikal telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat, seperti pembunuhan, penganiayaan, penculikan, pemerkosaan, pengusiran, hilangnya mata pencaharian, dan hilangnya rasa aman.
            Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan dan anak pun masih sering terjadi.  Begitu pula pelanggaran HAM yang disebabkan oleh isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).  Berbagai instrumen yang terdapat di Indonesia belum mampu untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM meskipun PBB telah mendeklarasikan HAM yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak atas kebebasan dan martabat yang sama tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin.
            Sebagai akibat dari belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia, lumrah terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dalam bentuk perbedaan perlakuan di hadapan hukum, menjauhnya rasa keadilan, dan perbuatan main hakim sendiri akibat ketidakpercayaan kepada perangkat hukum.

Pengakuan dan Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia
            Meskipun Republik Indonesia lahir sebelum diproklamirkannya UDHR, beberapa hak asasi dan kebebasan fundamental yang sangat penting sebenarnya sudah ada dan diakui dalam UUD 1945, baik hak rakyat maupun hak individu, namun pelaksanaan hak-hak individu tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena bangsa Indonesia sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda.  Pada masa RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950), pengakuan dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari tiga puluh lima pasal dalam UUD RIS 1949.  Akan tetapi, singkatnya masa depan RIS tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan upaya penegakan HAM secara menyeluruh.
            Kemajuan yang sama, secara konstitusional juga berlangsung sekembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan dan berlakunya UUDS 1950 dengan dicantumkannya tiga puluh delapan pasal di dalamnya.  Pada masa berlakunya UUDS 1950 tersebut, penghormatan atas HAM dapat dikatakan cukup baik.  Patut diingat bahwa pada masa itu, perhatian bangsa terhadap masalah HAM masih belum terlalu besar.  Di masa itu, Indonesia menyatakan meneruskan berlakunya beberapa konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) yang telah diberlakukan pada masa Hindia Belanda oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan pada tahun 1952.
            Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam penegakan HAM.  Sampai tahun 1966, kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang menyangkut kebebasan mengeluarkan pendapat.  Kemudian pada masa Orde Baru lebih parah lagi, Indonesia mengalami kemunduran dalam penikmatan HAM di semua bidang yang diakui oleh UUD 1945.  Di tataran internasional, selama tiga puluh dua tahun masa Orde Baru, Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan Konvensi tentang Hak Anak (1989).
Pada tahun 1993 memang dibentuk Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993, yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”.  Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.  Meskipun Komnas HAM yang dibentuk itu dinyatakan bersifat mandiri karena para anggotanya diangkat secara langsung oleh presiden, besarnya kekuasaan presiden secara de facto dalam kehidupan bangsa dan negara serta kondisi obyektif bangsa yang berada di bawah rezim yang otoriter dan represif, pembentukan Komnas HAM menjadi tidak terlalu berarti karena pelanggaran HAM masih terjadi di mana-mana.
            Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM, yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah, muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka.  Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.  Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundang-undangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memungkinkannya dibentuk pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU tersebut dibuat.
            Pada masa itu dikenal transitional justice, yang di Indonesia tampak disepakati sebagai keadilan dalam masa transisi, bukan hanya berkenaan dengan criminal justice (keadilan kriminal), melainkan juga bidang-bidang keadilan yang lain seperti constitutional justice (keadilan konstitusional), administrative justice (keadilan administratif), political justice (keadilan politik), economic justice (keadilan ekonomi), social justice (keadilan sosial), dan bahkan historical justice (keadilan sejarah).  Meskipun demikian, perhatian lebih umum lebih banyak tertuju pada transitional criminal justice karena memang merupakan salah satu aspek transitional justice yang berdampak langsung pada dan menyangkut kepentingan dasar baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku pelanggaran HAM tersebut.  Di samping itu, bentuk penegakan transitional criminal justice merupakan elemen yang sangat menentukan kualitas demokrasi yang pada kenyataannya sedang diupayakan.
            Upaya penegakan transitional criminal justice umumnya dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yaitu jalur yudisial (melalui proses pengadilan) dan jalur ekstrayudisial (di luar proses pengadilan).  Jalur yudisial terbagi lagi menjadi dua, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc.  Pengadilan HAM ditujukan untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000, sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc diberlakukan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU No. 26 tahun 2000.
Sedangkan jalur ekstrayudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) ditempuh untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau dan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 tahun 2000.  Upaya penyelesaian melalui jalur demikian haruslah berorientasi pada kepentingan korban dan bentuk penyelesaiannya dapat menunjang proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan upaya penciptaan kehidupan Indonesia yang demokratis dengan ciri-ciri utamanya yang berupa berlakunya kekuasaan hukum dan dihormatinya hak asasi dan kebebasan fundamental.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
            Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali.  Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.  Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
            Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi.  Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan.  Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.
            Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.  Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.
            Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang.  Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa.  Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat.  Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik.  Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak.
            Selain hal-hal tersebut, perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.  Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang ditetapkan dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.
            Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.
            Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter dan represif ke rezim demokratis, namun menyadari masih lemahnya penguasaan masalah dan kesadaran bahwa penegakan HAM merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa kecuali, perlu diterapkan keadilan yang bersifat transisional, yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM di masa lalu dapat memperoleh keadilannya secara realistis.
            Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya.  Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian.  Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia.  Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.      Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
2.      Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
3.      Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
4.      Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

Sabtu, 13 Oktober 2012

Cara merubah Navbar

Disini mari kita belajar IPTEK ,,,,
Di Posting saya yang sebelumnya sudah ada cara merubah Favicon Blog. Jadi disini mari kita lanjut agar blog kita lebih bebas untuk kreasi kita dan menarik.

Jadi disini saya akan menjelaskan cara merubah Navbar atau Sistem yang sama dengan Search Engine,
Jadi dalam blog hanya ada 6 macam navbar yang cukup menarik. Dan bisa juga buat off.

Langkah-langkahnya :
  1. Buka www.blogspot.com
  2. Jika sudah terbuka situsnya maka langsung Log In
  3. Setelah itu langsung ajja ke tata letak
  4. Lalu pilih edit pada Navbar
  5. Maka akan keluar jendela baru, Lalu pilih saja salah satu navbar
  6. Lalu tekan simpan.
Nah gitu dah caranya ngerubah navbar.

Cara Merubah Favicon

Favicon adalah kepanjangan dari Favorit Icon yang bisa berguna untuk menunjukkan lambang dari sebuah situs ataupun blog. Jadi Favicon ini sangat berguna sebagai penarik perhatian para pembaca. Tapi tentunya Favicon standar adalah lambang dari Blogspot jadi pastinya para blogger ingin buat supaya beda kan?
Nah disini ada caranya.......

1. Langkah awal adalah persiapkan gambar yang berbentuk persegi yang bentuknya sama dengan icon standar itupun yang harus berukuran kurang dari 100 KB. Semua format file bisa.
2. Buka www.blogspot.com
3. Lalu Log In
4. Setelah Log In buka Tata Letak.
5. Pilih edit pada gambar bertuliskan Favicon
6. Maka nanti akan terbuka lembar baru yang berisikan langkah-langkah untuk mengupload file.
7. Lalu pilih Browse....
8. Lalu Pilih Gambar yang diinginkan ingata yang persegi dan kurang dari 100 KB
9. Setelah memilih maka tekan save dan tunggulah
10. Pastinya tidak akan berubah dengan begitu saja melainkan melalui waktu kurang lebih 12 Jam.
    
Jadi buat para Blogger selamat menunggu ya. Saya sendiri ajja lagi nunggu waktu ngbuat ini.
Jadi dibawak heve fun ajja dulu jangan terlalu dipikirin.

LIRIK LAGU STAY TOGETHER FOR THE KIDS * BLINK 182

Kita beralih ke arah musik. Disini ada lirik lagu dari Blink 182 yang berjudul "Stay Together For The Kids".
Lagu ini bercerita tentang kehidupan orang yang telah pergi ditinggal oleh kekasihnya ( istri mungkin ya.. )


"Stay together for the kids"
its hard to wake up,when the shades have been pulled shut
this house is haunted,its so pathetic,it makes no sense at all
im ripe with things to say,the words rot and fall away
what stupid poem could fix this home,i'd read it every day

so here's your holiday,
hope you enjoy it this time,you gave it all away
it was mine,so when your dead and gone,
will you remember this night,twenty years now lost,
it's not right.

Their anger hurts my ear,been running strong for seven years
rather then fix the problem,they never solve them,it makes no sense at all
i see them everyday,we get along so why can't they?
If this is what he wants,and its what she wants,then whays there so much pain?

So here's your holiday,
hope you enjoy it this time,you gave it all away.
It was mine,so when your dead and gone,
will you remember this night,twenty years now lost,
it's not right.

So here's your holiday,
hope you enjoy it this time, you gave it all away.
It was mine,so when your dead and gone,
will you remember this night,twenty years now lost,
it's not right
it's not right
it's not right
it's not right

untuk yang mau meminta informasi yang belum di saya posting , silahkan klik disini

PRESENT CONTINUE

HAHAHAHA......
blog ini emank saya buat untuk tema apapun jadi apapun bisa masuk ke blog saya tergantung apa yang saya pikirin. Jadi dari masalh kartun kita beralih ke materi pelajaran anak sekolahan. Disini ada cerita yang berisi kalimat-kalimat yang mengandung present continue dan ada juga pertanyaan-pertanyaannya. Contoh ini saya buat karena pada saat ada pelajaran bahasa inggris waktu saya kelas X SMK. Jadi ini data sebenernya udah lama tapi kata guru saya sie dia seneng banget baca teks saya soalnya bagus dia bilang.

Nah langsung ajja ini dia teksnya.

My activities


Today is Sunday. I’m going to jodging with my friends at 7 AM. Usually, I sleep in my house.  Today are going to Udayana street. In there, we are runing together and sometime we are walking encircling the street because , every Sunday  is Car free day. So, I’m very happy.
            After we jodging, I’m very tired. So, we are drinking pocary sweat. After we drink, we are jodging again. We are very happy. We are tired again. And we are siting in the public chairs. Wawan  (my friend) is reading brochure over there. Imam, Wewen (my friends) are singing “budi doremi” song. And I and Opi are eating chicken soup over there.

Questions !
1.      Where does they going on Sunday ?
Answer : they are going to Udayana street on Sunday.
2.      Who are singing “budi doremi” song ?
Answer : they are Imam and Wawan.
3.      What are they doing in Udayana street ?
Answer ; they are jodging in Udayana street.
4.      Who is reading broschure in the street ?
Answer : he is Wawan.
5.      How many the writers friends ?
Answer : the writer have four friends.
6.      When they going to Udayana street ?
Answer : they are going to Udayana street at 7 AM.
7.      Who are eating chiken soup ?
Answer : they are the writer and Opi.
8.      Are they drinking pocary sweat when they tired ?
Answer : Yes, they does
9.      What are they doing after they are drinking ?
Answer : They are jodging again.
10.   When Udayana street change to car free day street ?
Answer : Every Sunday
Hay.......
Selamat datang di blog saya.....
Semoga berguna dan dapat dipahami......

Apapun temanya ya blognya :


fuji-inform.blogspot.com